PEMBANGUNAN

Menurut pengertian ilmu ekonomi, istilah pembangunan (development) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional ‐ yang kondisi‐kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (gross national product)‐nya pada tingkat yang lebih tinggi.

Indek ekonomi lainnya yang juga sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita (income per capita) atau GNP per kapita. Indek ini pada dasarnya adalah mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. (Todaro, 2000).

Pembangunan juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya (employment) yang diupayakan secara terencana. Biasanya dalam proses tersebut peranan sektor pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sektor‐sektor manufakur dan jasa‐jasa yang secara sengaja senantiasa diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, setrategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar‐besaran sehingga kadang kala mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan pada umumnya yang sebenarnya tidak kalah pentingnya. Jelaslah bahwa penerapan tolak ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomi tersebut, agar lebih akurat dan bermanfaat, harus didukung pula oleh indikator‐indikator sosial (social indicators) nonekonomis.

Secara umum, sebelum tahun 1970‐an, pembangunan semata‐mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP, baik secara keseluruhan maupun perkapita, yang diyakini akan menetes dengan sendiri sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil‐hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Itulah yang secara luas dikenal sebagai prinsip “efek penetesan ke bawah” (trickel down effect). Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah‐masalah lain seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan acapkali dinomorduakan (Todaro, 2000).

Dalam salah satu publikasi resminya, yakni World Development Report, yang terbit pada tahun 1991, Bank Dunia melontarkan pernyataan tegas bahwasannya: Tantangan utama pembangunan … adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di negara‐negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi – namun yang dibutuhkan bukan hanya itu.

Pendapatan yang lebih tinggi itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang tidak kalah pentingnya yang juga harus diperjuangkan, yakni mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan indivial, dan penyegaran kehidupan budaya.

Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi‐institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual (Todaro, 2000).

Lebih lanjut Goulet mensyaratkan setidaknya tiga komponen utama untuk pembangunan: kelangsungan hidup (life sustenance), kehormatan diri (self‐esteem) dan kebebasan (freedom). Segi ekonomi dari pembangunan tercermin di dalam konsep “kelangsungan hidup” ini.

Pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang untuk kelangsungan hidup: pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, karena ini semua merupakan prasyarat bagi terciptanya kualitas hidup yang layak. Tetapi pemenuhan atas kesemuanya itu tidak demi akumulasi kekayaan dan materi. Kita harus memiliki sandang, pangan, kesehatan dan perlindungan itu “in order to be more”, yaitu agar kita dapat hidup layak sebagai manusia, agar kita dapat mencapai nilai nilai pembangunan yang lain, yaitu rasa harga diri atau kehormatan diri, suatu kualitas diri yang oleh Goulet digambarkan sebagai: keautentikan (authenticity); identitas (identity); kemuliaan (dignity); kehormatan (respect); dan pengakuan (recognition).

Sedangkan komponen ketiga pembangunan versi Goulet adalah kebebasan didalam arti yang fundamental yang meliputi: kebebasan dari pengasingan terhadap hak hidup material yang layak; kebebasan dari perbudakan oleh manusia atas manusia; kebebasan dari ketidakacuhan orang lain; kebebasan dari kesengsaraan dan kemelaratan. Dengan kata lain kualitas kebebasan ini akan menyangkut perluasan kesempatan bagi masyarakat dan anggotanya untuk menentukan pilihan mereka serta menyangkut pula minimisasi kendala ekstern yang menghalangi usaha mereka dalam mencapai tujuan (Moeljarto, 1995)

RUJUKAN

1. Ardito Bninadi. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dan Luar Jawa. Ekonomi Pembangunan. Vol.8 No.1, Juni 2003, hlm: 39-48
2. Boediono. 1982. Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
3. Bradley, Rebecca and Gans, Joshua S. 1996. Growth in Australian Cities, The Economic Record, The Economic Society of Australia, Vol 74 (226)
4. Deliarnov, 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
5. Didik J. Rachbini. 2001. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo
6. Dronbusch, Fischer, Startz. 2004. Makroekonomi. Jakarta: PT. Media Global Edukasi
7. Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics, 4th Ed. Singapore: McGraw-Hill International Edition
8. Guritno Mangkoesoebroto. 1993. Ekonomi Publik. Ed. 3, Yogyakarta: BPFE
9. Lincolin Arsyad. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Ed.2, Yogyakarta: BPFE
10. Malecki.1991. Technology and Economic Development: The Dinamics of Lokal, Regional and Natural Change, New York: John Wiley &Sonc, INC
11. Mankiw, Gregory. 2003. makroekonomi, Ed. 5, Jakarta: Erlangga
12. Meier, G.M. 1995. Leading Issue in Economic Development. 6th Ed, New York: Oxford University Press
13. Moeljarto T. 1995. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana
14. Mudrajad Kuncoro. 2001. Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
15. _________. 2002. Analisis spasial dan regional, studi aglomerasidan kluster industri indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
16. Nasyith Majidi, 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah, PRISMA, LPFE-UI
17. Paul Sihotang. 2001. Pengantar Perekonomian Regional. Jakarta: LPFE-UI
18. Payaman J. Simanjuntak. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Ed. 2. Jakarta: LPFE-UI
19. Richard T. Froyen, 2002. Macroeconomic: Theories and Policies. 7th Ed, New York: Prentice Hall International, Inc
20. Suahazil Nazara. 1994. Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia, Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregat Indonesia tahun 1985-1991. Bisnis dan Ekonomi. Vol. 7 No.5
21. Sadono Sukirno. 2002. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Ed.2, Jakarta: Rajawali Pers
22. Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D.1996. Makroekonomi. Ed.11, Jakarta: Erlangga
23. Soelistyo, Sudarsono dan A. Sudarman. 1981. Prospek Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan dalam Repelita III, dalam Thee Kian Wie (Ed.), Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Jakarta: Lembaga Peneliti, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1981, hlm: 53-77
24. Sutarno dan Mudrajad Kuncoro. 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No. 2, Desember 2003, hlm: 97-100
25. Todaro, M. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Ed.7, Jakarta: Erlangga
26. Yuwono Prawisetoto, 2002, Desentralisasi Fiskal Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2 Agustus, hlm: 132-143